PDIP Menyampaikan Beberapa Pembantu Presiden Mesti Kompeten Serta Bisa Bekerja Bersama-sama Secara Baik

PDIP Menyampaikan Beberapa Pembantu Presiden Mesti Kompeten Serta Bisa Bekerja Bersama-sama Secara Baik – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepakat kritikan pembentukan kabinet zaken kalau calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dipilih di periode 2019-2024. PDIP menyampaikan beberapa pembantu presiden mesti kompeten serta bisa bekerja bersama-sama secara baik.

“Apabila kabinet zaken di artikan jadi kabinet yg di isi beberapa pakar, beberapa orang dengan kompetensi yg tinggi, pasti sepakat. Bagusnya memang beberapa orang yg duduk ialah beberapa orang yg kompeten serta bisa kerja jadi “super-team” yg efisien,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno terhadap wartawan, Sabtu (11/5/2019).

Hendrawan selanjutnya bicara riwayat arti kabinet zaken. Menurutnya, kabinet itu tampak jadi pembeda atas kabinet yg di isi oleh profil menteri yg tdk jelas.

“Arti itu mengemuka buat mengetahui dari kabinet yg coba-coba, atau kabinet yg di isi dengan profil yg tdk jelas sebab beberapa pertimbangan yg tidak terarah,” papar Hendrawan.

Lepas dari itu, Hendrawan setuju dengan Jokowi kalau beberapa orang kompeten bisa pula datang dari parpol. Hendrawan menilainya tdk membutuhkan batasan dalam proses rekrutmen menteri.

“Tapi presiden benar, orang yg kompeten itu berada di partai politik serta berada di non-parpol. Jadi tdk membutuhkan demarkasi dalam proses rekrutmen anggota kabinet. Ada orang partai politik yg profesional, ada orang non partai politik yg mempunyai tingkah laku bak politikus,” paparnya.

Kritikan berkenaan pembentukan kabinet zaken ini awal kalinya dikatakan Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif. Syafii menjelaskan, kabinet zaken terbagi dalam beberapa pakar serta di ijinkan dari orang politik. Tapi, kata Syafii, orang politik itu dipastikan oleh Jokowi, tidak dari partai politik.

“Kabinet yg terbagi dalam orang orang pakar, bisa dari partai, tetapi partainya janganlah menyarankan seseorang tetapi sebagian orang, presiden yg tentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalaupun tdk, kabinet waktu lalu ini menurut saya banyak bolongnya,” papar Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).